AMBON,MM. – Bertempat di aula Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, Rabu, 26/11/2025, kepala BPS Provinsi Maluku, Maritje Pattiwaellapia berkenan membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) seraya
menyampaikan beberapa perkembangan dan arah penguatan layanan publik di BPS Provinsi Maluku.
Dikatakan semua perkembangan dan arah penguatan layanan publik di BPS Provinsi Maluku merupakan bagian dari komitmen BPS untuk menghadirkan data yang lebih baik, lebih dapat dipercaya, dan lebih mudah diakses bagi seluruh pemangku kepentingan di Maluku.
Sejak tahun 2023, BPS Provinsi Maluku telah menjadi bagian dari penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku. Pada tahun tersebut, Ombudsman melakukan sosialisasi, pemeriksaan awal, sekaligus memberikan berbagai rekomendasi perbaikan. Kemudian pada tahun 2024 dan berlanjut di tahun 2025, BPS kembali menjalani proses review pelayanan publik sebagai bagian dari pemantauan kepatuhan BPS terhadap standar pelayanan yang berlaku.
Keterlibatan BPS dalam penilaian Ombudsman ini memberikan banyak manfaat. Penilaian tersebut menjadi cermin objektif atas kualitas pelayanan BPS, sekaligus alat ukur bagi BPS untuk memastikan bahwa pelayanan yang BPS berikan telah sesuai dengan regulasi dan prinsip-prinsip pelayanan publik.
Proses ini juga mendorong peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BPS.
Selain itu, penilaian Ombudsman membantu BPS menjaga budaya kerja yang bersih, akuntabel, dan bebas dari maladministrasi. Penilaian ini juga berkontribusi dalam mendukung upaya BPS mempertahankan predikat WBK maupun pencapaian standar pelayanan yang berkualitas. Pada akhirnya, hasil review Ombudsman menjadi bahan refleksi penting bagi BPS untuk terus melakukan inovasi dan memastikan layanan BPS semakin mudah, jelas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya menurut Pattiwaellapia, dalam beberapa tahun terakhir BPS Provinsi Maluku terus melakukan penguatan pelayanan publik.
Pelayanan Statistik Terpadu kini semakin responsif dan terbuka, memastikan pengguna data memperoleh informasi dengan cepat dan jelas. Pojok Statistik Unpatti juga semakin aktif, menjadi ruang edukasi yang memperkuat literasi statistik terutama di lingkungan kampus. Semua ini dilakukan agar pelayanan benar-benar berbasis kebutuhan pengguna, dengan tetap menjaga transparansi dan kepuasan masyarakat.
Ia mengaku di sisi lain, berbagai perbaikan sarana dan prasarana terus dilakukan. Ruang layanan telah direnovasi agar lebih nyaman, lebih tertata, dan selaras dengan standar pelayanan prima. Ruang kerja pegawai juga diperbarui agar lebih produktif, lebih kolaboratif, dan mendukung lingkungan kerja yang ergonomis.
BPS juga memastikan fasilitas yang tersedia semakin inklusif—ramah bagi penyandang disabilitas, ramah anak, ramah gender, dan ramah bagi pengguna awam data. Informasi layanan disederhanakan dan dibuat lebih mudah dipahami. Semua ini merupakan bagian dari prinsip continuous improvement, bahwa sarpras bukan hanya bangunan, tetapi fondasi terciptanya layanan yang nyaman, aman, profesional, dan tidak diskriminatif.
Kita juga patut bersyukur karena BPS Provinsi Maluku telah meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi serta sertifikasi ISO 9001:2015. Pengakuan ini menunjukkan bahwa tata kelola dan proses layanan BPS telah memenuhi standar integritas dan kualitas internasional. Namun saya ingin menegaskan bahwa capaian ini bukanlah tujuan akhir. Ini adalah komitmen yang harus terus dijaga melalui budaya kerja yang jujur, disiplin, transparan, dan bertanggung jawab. Kepercayaan publik adalah modal besar BPS untuk bekerja lebih baik.
Selain pelayanan, peningkatan literasi statistik juga menjadi perhatian utama kita. Melalui media sosial, workshop, diseminasi kreatif, kunjungan sekolah dan kampus, hingga pendampingan bagi OPD dan stakeholder, kita terus mendorong masyarakat untuk lebih akrab dengan data. Pojok Statistik di kampus juga menjadi ruang strategis yang mendekatkan mahasiswa dan peneliti pada data resmi. Sementara pendampingan kepada OPD memperkuat perencanaan berbasis data serta mendukung penguatan Sistem Statistik Nasional.
Ia menegaskan, ke depan, perlu terus melangkah dengan strategi yang jelas: mendorong inovasi pelayanan berbasis teknologi, memperkuat kompetensi pegawai untuk menjaga standar WBK dan ISO, memaksimalkan sarpras yang telah ditingkatkan, memperluas jangkauan literasi statistik ke berbagai komunitas, dan membangun budaya kerja yang lebih kolaboratif dan adaptif terhadap tantangan baru.
Sebagai penutup, Pattiwaelapia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pegawai BPS Provinsi Maluku atas komitmen, dedikasi, dan integritas yang telah diberikan. Pelayanan publik adalah wajah institusi kita.
“Karena itu, mari bersama-sama kita jaga prestasi yang telah diraih, dan kita lanjutkan transformasi menuju pelayanan yang semakin unggul, profesional, dan inklusif.
Semoga Forum Konsultasi Publik hari ini memberikan masukan yang konstruktif untuk peningkatan kualitas layanan BPS Provinsi Maluku ke depan”.tutupnya.(MM-03)
