AMBON,MM. – Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Ir. Fitrah Nur, M.Si melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Ambon Provinsi Maluku, Senin (24/11/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Dirjen KP meninjau sekaligus melihat secara langsung pembangunan rumah swadaya, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2025 di Negeri Hative Kecil, Kecamatan Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku.
Ikut serta dalam kunjungan tersebut: Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Pol. Dr. Azis Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Maluku, Pither Pakabu, ST. M.Si, Kasatker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku, Muhammad Abdullah, ST bersama jajaran, Raja Hative Kecil, Ir. Josias Muriyani, Perwakilan Dinas PKP Kota Ambon.
Dirjen KP berkesempatan berdialog dengan para penerima manfaat program BSPS yang sementara ini berupaya menyelesaikan pembangunan rumah mereka. Selain itu Dirjen KP juga berdialog dengan Kepala BP3KP Maluku dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), terkait mekanisme dan prosedur penanganan bantuan program BSPS mulai dari awal hingga bantuan tersebut diterima oleh penerima manfaat.
Dihadapan Dirjen KP dan tim, salah satu penerima manfaat program BSPS tahun 2025 di Negeri Hative Kecil, Bapak Yehezkiel Pattiwaellapia (60) mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian PKP melalui BP3KP Maluku atas bantuan yang telah diberikan.
“Kami akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan ini, sehingga pada saat Natal dan Tahun Baru nanti, kami sudah bisa tinggal di rumah kami yang baru,” ucap Yehezkiel dengan penuh haru. Setelah meninjau pembangunan rumah swadaya di Negeri Hative Kecil, Dirjen KP dan tim juga berkesempatan meninjau Rumah Susun (Rusun) Bakamla Wilayah Timur di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon.
Usai melakukan peninjauan di Rusun Bakamla, Dirjen KP kepada wartawan mengatakan, rata-rata progress pembangunan rumah swada bantuan Kementerian PKP tahun 2025 sudah bagus dimana sudah mulai pelaksanaan pembangunan.
Termasuk pemilihan toko bangunan yang menyediakan material bangunan rumah pun juga telah menggunakan pemilihan toko secara terbuka.
“Jadi sebelumnya, masyarakat harus keliling mencari bahan material bangunan rumah di toko-toko, akan tetapi metode yang dipakai sekarang yakni toko-toko penyedia di panggil ke masyarakat dan dilakukan lelang sederhana di sana,” ungkap Dirjen.
Dirjen Fitrah berharap, bulan Desember 2025 mendatang pembangunan rumah-rumah ini sudah rampung dan bisa dihuni oleh masyarakat penerima bantuan.
“Ya mudah-mudahan Desember ini sudah selesai lah. Yang itu adalah usulan dari Kementerian Sosial,” ucapnya.
Menurut Dirjen, program BSPS ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat dengan nilai sebesar Rp20 juta, di mana Rp17,5 juta untuk biaya materialnya sedang Rp2,5 juta untuk biaya tukang.
Bantuan BSPS adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang bertujuan meningkatkan kualitas dan membangun baru rumah agar menjadi layak huni.
Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang tunai, yang digunakan untuk membeli material dan membayar upah tukang, bukan untuk membeli rumah jadi.
Tujuan dari program ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia. Sedangkan untuk Rusun Bakamla, kata Dirjen Fitrah, unit huniannya standar unit apartemen kalau di Jakarta.
“Sebenarnya bangunan tersebut (Rusun Bakamla-Red) mau diresmikan oleh Bapak Menteri PKP, akan tetapi karena Bapak Menteri ada penugasan lain akhirnya tidak jadi hadir di Ambon. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi Bakamla di sini, untuk pegawai yang bertugas di Ambon,” ulas Dirjen.
Menjawab pertanyaan wartawan terkait progress program yang telah dilaksanakan oleh BP3KP Maluku di tahun ini, akan menjadi catatan di tahun depan kata Dirjen Fitrah, harapan Kementerian juga agar di tahun depan akan ada peningkatan anggaran dan jumlah penerima manfaat penghunian di Maluku.
“Kami juga berharap demikian. Kemarin Bapak Gubernur Maluku sudah ke Pak Menteri terkait dengan PSBS ya? Mudah-mudahan di tahun depan bisa lebih lah dari tahun ini,” tutup Dirjen.(MM-3)
