AMBON.MM, – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Ambon, Morits Tamaela, menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi internal partai dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Ambon, terutama terkait dampak pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Penegasan ini disampaikan saat perayaan HUT ke-14 Partai NasDem yang diadakan DPW Partai NasDem Provinsi Maluku di Hotel Pasific Ambon, Selasa (11/11/2025).
Dalam acara tersebut, Morits Tamaela menerima Surat Keputusan (SK) dari DPP Partai NasDem yang kembali mengamanahkannya sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kota Ambon untuk periode 2025–2030.
“Amanah ini adalah perintah politik yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kemenangan NasDem di Ambon harus kita pertahankan dan tingkatkan,” ujar Tamaela.
Tamaela menyatakan, DPD Partai NasDem Kota Ambon akan segera melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat struktur organisasi dan menyusun program kerja strategis menghadapi Pemilu mendatang. Fokusnya adalah memberikan pelayanan, edukasi politik, dan menjaga kepercayaan masyarakat Kota Ambon.
“Kerja politik yang terarah menjadi keharusan untuk mempertahankan kursi di DPRD Provinsi Maluku dan mengembalikan kursi DPR RI dari Maluku,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tamaela menyoroti kondisi fiskal daerah yang tertekan akibat pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Kota Ambon mengalami pemotongan DAU hingga hampir Rp163 miliar, yang berdampak pada minimnya anggaran untuk kegiatan fisik dan pelayanan publik.
“Pemotongan DAU ini sangat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan. Jika alokasi untuk kegiatan fisik menjadi nol, bagaimana kita bisa menjawab kebutuhan masyarakat?” tanyanya.
Sebagai respons, pihaknya telah menyampaikan aspirasi kepada perwakilan NasDem di DPR RI, khususnya Komisi II, untuk memperjuangkan peninjauan ulang kebijakan fiskal dan mekanisme transfer dana ke daerah. DPRD Kota Ambon juga telah menerima dan menyerahkan dokumen KUA-PPAS sebagai dasar pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Kami akan membahas postur keuangan daerah secara menyeluruh untuk menyesuaikan dengan kondisi efisiensi dan keterbatasan anggaran. Pelayanan publik dan kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama,” pungkas Tamaela. (MM10)
