AMBON,MM. – Suasana Sidang Sinode ke-39 Gereja Protestan Maluku (GPM) di Gereja Maranatha, Ambon, Minggu (19/10/2025), menjadi penuh refleksi dan seruan moral ketika Ketua MPH Sinode GPM, Pdt. Elifas Maispaitella, menyoroti nasib masyarakat adat, khususnya warga Kawasi di Pulau Obi, Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Maispaitella menegaskan bahwa negeri Maluku dan Maluku Utara dikaruniai potensi alam yang luar biasa sejak dahulu kala. Namun, di tengah kekayaan alam yang melimpah dan kemajuan zaman yang kian digital, masih banyak rakyat yang hidup miskin dan terpinggirkan di tanah sendiri.
“Ini negeri kaya potensi alam. Potensi itu melegenda sejak purba kala, dan di zaman super modern ini kekayaan alam kita menjadi incaran dunia. Maka jangan ada lagi rakyat miskin di wilayah kepulauan Maluku ini, jangan ada lagi rakyat yang tersingkir dari tanahnya,” tegas Maispaitella di hadapan ratusan peserta sidang.
Ia menyerukan agar Gereja bersama pemerintah dan semua elemen masyarakat sipil berkolaborasi membangun kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan, tanpa meninggalkan masyarakat adat di tengah gempuran industri tambang dan proyek-proyek besar.
Maispaitella secara khusus menyinggung kondisi masyarakat adat Kawasi di Pulau Obi, terdampak operasi pertambangan nikel milik PT Harita Group. Ia mengingatkan agar pembangunan jangan menjadi sumber luka dan ketidakadilan sosial.
“Masyarakat Kawasi harus mendapatkan jaminan kesejahteraan yang seadil-adilnya. Jangan biarkan kita menanggisi sejarah masa lampau yang gemerlapan di tengah parade pembangunan yang justru menyimpang karena korupsi dan kolusi,” ujarnya lantang.
Sebagai informasi, laporan investigatif internasional oleh OCCRP, The Guardian, Deutsche Welle, The Gecko Project, dan KCIJ sebelumnya mengungkap dugaan pencemaran sumber air minum di Kawasi akibat limbah tambang, yang menyebabkan gangguan kesehatan serius bagi warga setempat.
Dalam pandangannya, Gereja memiliki tanggung jawab profetik untuk menyuarakan kebenaran dan berdiri bersama rakyat kecil, termasuk mereka yang tergusur oleh proyek-proyek industri. Ia menegaskan, kesejahteraan sejati harus dirasakan hingga ke pulau-pulau terpencil.
Lebih jauh, Maispaitella juga menyerukan agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus bagi Maluku dan Maluku Utara sebagai daerah kepulauan. Ia menilai, konektivitas antar-pulau, ketersediaan energi listrik dan air bersih, serta akses ekonomi ke pasar merupakan fondasi utama untuk memutus rantai kemiskinan.
“Kesejahteraan adalah peluang bagi kemandirian dan kedaulatan ekonomi daerah. Kita harus sampai pada titik di mana tak ada lagi orang berkata dia menganggur dan tak punya pekerjaan,” ucapnya.
Menutup pesannya, Maispaitella menekankan bahwa Gereja akan terus menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.
“Pak Gubernur, itulah sesungguhnya cara Gereja menerjemahkan bagaimana kami berkontribusi kepada pemerintah,” tandasnya.(MM-9)
