AMBON, MM. – DPRD Maluku mendesak Pemerintah Provinsi agar segera mengambil langkah konkret dalam menghadapi krisis fiskal yang dipicu turunnya dana transfer dari pemerintah pusat ke Provinsi Maluku hingga mencapai Rp300 miliar.
Tindakan cepat perlu dilakukan sebelum dampaknya meluas ke sektor pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin, menyebut penurunan ini bukan sekadar angka di laporan keuangan, melainkan ancaman serius bagi stabilitas fiskal daerah. Dari sebelumnya sekitar Rp1,6 triliun, dana transfer kini hanya berkisar Rp1,3 triliun, menekan total pendapatan daerah menjadi sekitar Rp2,3 triliun.
“Ini bukan penurunan biasa. Kalau biasanya APBD kita bisa tembus Rp3,1 sampai Rp3,2 triliun, sekarang jauh di bawah itu. Artinya, ruang fiskal kita makin sempit,” tegas Rovik kepada wartawan di Balai Rakyat, Karang Panjang Ambon, Senin (13/10).
Ia menjelaskan, pemerintah pusat berdalih bahwa sebagian dana akan disalurkan kembali melalui kementerian teknis, namun mekanismenya belum jelas di tingkat daerah.
“Katanya dana tidak hilang, hanya dialihkan lewat kementerian. Tapi persoalannya, kita di daerah tidak tahu bentuknya seperti apa dan siapa yang kelola. Kalau seperti ini, bagaimana daerah mau atur prioritas pembangunan?” ujarnya kritis.
Menurutnya, dengan belanja pegawai yang telah menembus Rp1 triliun lebih, ruang fiskal untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi sangat terbatas.
“Kalau separuh APBD habis untuk belanja rutin, dari mana kita bangun jalan, sekolah, rumah sakit? Harus ada kebijakan darurat dari Pemprov untuk menjaga keseimbangan fiskal,” tandasnya.
Sebagai solusi jangka pendek, Rovik mendorong pemerintah pusat agar menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) in mark yang diarahkan khusus untuk Maluku. Ia menilai, DAK in mark dapat menjadi instrumen vital untuk menopang keuangan daerah di tengah tekanan fiskal.
“Kalau DAK ini bisa diberikan lebih besar, itu bisa menutup sebagian kekurangan kita. Tapi kalau tidak, Pemprov harus berani ambil langkah taktis meskipun tidak populer,” tegas politisi PPP ini.
Rovik memastikan, DPRD Maluku siap bersinergi dengan Pemprov dan anggota DPR RI asal Maluku untuk memperjuangkan tambahan dukungan fiskal dari pemerintah pusat.
“Kami tidak ingin hanya menunggu. DPRD akan kawal bersama pemerintah provinsi agar Maluku mendapat perhatian khusus. Sebab meskipun pemangkasan ini berskala nasional, kondisi tiap daerah berbeda, dan Maluku jelas butuh perlakuan khusus,” tutupnya.(MM-9)
