AMBON,MM. – Aksi demonstrasi yang digelar aliansi mahasiswa dan organisasi kepemudaan Maluku berakhir ricuh di depan Gedung DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, Senin (1/9/2025). Kericuhan tersebut membuat pimpinan DPRD Maluku, Benhur Watubun terkena lemparan saat situasi chaos pecah di halaman gedung rakyat.
Aksi ini diikuti ribuan massa, yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa dan OKP, di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), GMNI, PMII, KNPI Maluku, GPI, PMKRI, GMKI, hingga sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perguruan tinggi di Ambon.
Awalnya, demonstrasi berjalan damai, sejak pukul 11.12 WIT di depan Mapolda Maluku, Tantui, menyampaikan tuntutan terkait transparansi penegakan hukum, penghentian kriminalisasi aktivis, serta penertiban tambang ilegal di Maluku. Tuntutan mereka diterima langsung oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto, yang bahkan ikut menandatangani pakta integritas bersama perwakilan koordinator aksi.
“Sebagai Kapolda, saya sangat cinta Maluku dan mahasiswa. Aspirasi adik-adik akan saya tindaklanjuti sesuai kewenangan,” kata Kapolda di hadapan massa.
Namun, saat aksi berlanjut ke Gedung DPRD Maluku sekitar pukul 13.48 WIT, situasi mulai memanas. Massa berhasil menerobos pintu gerbang dan mendesak bertemu pimpinan dewan. Mereka menuding DPRD Maluku tidak berpihak pada rakyat, membiarkan praktik pertambangan ilegal, hingga dianggap tidak produktif dalam memperjuangkan kepentingan publik, termasuk hak-hak masyarakat, terutama masyarakat hukum adat yang selama ini terpinggirkan.
Kekecewaan itu memuncak pukul 14.32 WIT, ketika terjadi konflik internal sesama massa aksi antara aliansi masyarakat Maluku dengan OKP Cipayung Plus, yang terlibat saling lempar menggunakan botol minuman hingga batu, di depan pintu utama gedung DPRD. Salah satu kelompok menuding kelompok lainnya telah dibayar sebesar Rp 250 ribu, saat mengikuti pertemuan bersama Kapolda Maluku. Kedua kelompok juga secara bersamaan melakukan orasi di halaman kantor DPRD Maluku.
Dalam kekacauan tersebut, pimpinan DPRD Maluku yang sedang menemui pendemo terkena lemparan. Aparat keamanan segera melerai, sementara pimpinan dewan kembali masuk ke gedung untuk menghindari bentrokan lebih besar.
Setelah kericuhan mereda, pimpinan DPRD Maluku kembali keluar menemui demonstran dan menegaskan komitmen mereka untuk menerima aspirasi mahasiswa.
“Kami berterima kasih atas demonstrasi yang telah disampaikan. Kami akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan DPRD. Aspirasi rakyat adalah amanah yang akan kami perjuangkan,” tegas Ketua DPRD.
Dalam orasinya, massa aksi berteriak “Revolusi bubarkan DPR”.
Usai menyampaikan aspirasi Aliansi rakyat Maluku kembali bubar, sedangkan aksi dilanjutkan oleh OKP Cipayung di depan Gedung DPRD Maluku, yang dijaga ketat aparat keamanan.
Cipayung Maluku menyampaikan sepuluh tuntutan, antara lain mengusut tuntas kasus kekerasan rakyat termasuk kasus ojol, reformasi menyeluruh di tubuh Polri, menolak kenaikan gaji DPR dan pajak baru, membatalkan UU Cipta Kerja, serta mendesak pengesahan RUU Daerah Kepulauan. Mereka juga meminta pemerintah mencabut izin tambang yang bermasalah, menuntaskan konflik tanah adat, menangani pencemaran tambang emas Gunung Botak, mengutamakan pembangunan ekonomi rakyat Maluku, hingga memprioritaskan putra daerah dalam pengelolaan Blok Masela.
Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun menyampaikan akan meneruskan aspirasi baik kepada Pemerintah Pusat, Provinsi hingga kota Ambon. Bahkan untuk tuntutan ke Gubernur, ia akan menyampaikan langsung dalam paripurna KUA APBD nantinya.
“Supaya tidak ada dusta diantara kita. Yakinkanlah ditangan rakyat yang sudah dititipkan kepada wakilmu ini, kami akan menyampaikan keluh kesah kepada Pempus, Pemprov dan Kota Ambon. DPRD berdiri diatas segala kepentingan,”tegasnya.
Sementara itu, situasi di Kota Ambon relatif sepi dari kendaraan saat berlangsungnya aksi demonstrasi. Warga membatasi beraktivitas di luar rumah, mengantisipasi terjadinya kericuhan. Mereka khawatir insiden pembakaran terhadap sejumlah fasilitas umum, juga terjadi di Maluku. Sekolah juga diliburkan, dan proses belajar dilakukan siswa melalui online.
“Iya hari ini kita libur, belajar lewat online,”kata salah satu siswi SMA Negeri 3 Ambon, Iren Songjanan.(MM-9)
