AMBON,MM. – Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Mumin Refra, menegaskan pentingnya percepatan penanganan infrastruktur sungai dan jalan yang tersebar di sejumlah wilayah di Provinsi Maluku.
Hal ini disampaikan Refra kepada wartawan usai rapat bersama mitra kerja, yakni Dinas PUPR Provinsi Maluku, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai (BWS), dan BPBD Maluku, di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Rabu (6/8/2025).
Ia mengakui, rapat tersebut secara khusus menyoroti kondisi sejumlah titik rawan bencana dan kerusakan infrastruktur, seperti sungai Wayari, jembatan Kawanua di Seram Bagian Selatan, serta sungai di Tamilouw dan sejumlah titik di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
“Kita butuh penanganan yang cepat dan terkoordinasi. Pihak balai maupun Dinas PUPR harus segera mengidentifikasi akar masalah secara menyeluruh agar dalam proses penanganannya nanti tidak menimbulkan persoalan baru,” tegas Refra.
Selain persoalan sungai, beberapa ruas jalan penting juga menjadi atensi bersama Komisi III, di antaranya ruas jalan di Tepa (Kabupaten Maluku Barat Daya/MBD), wilayah Maluku Tengah, dan jalan Nusaniwe di Kota Ambon yang dinilai membutuhkan perhatian lebih akibat kerusakan yang membahayakan warga.
Refra juga mengingatkan soal ancaman perubahan iklim dan kondisi alam yang semakin ekstrem, yang berdampak langsung pada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai.
“Kita harap masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, khususnya bantaran sungai, dapat lebih waspada. Tapi yang paling penting, pemerintah melalui instansi teknis harus hadir dengan solusi konkret, bukan hanya reaktif saat terjadi bencana,” ujarnya.
Ditegaskan Refra, tanggung jawab penanganan infrastruktur sungai dibagi berdasarkan wilayah. BWS menangani Pulau Seram dan Kota Ambon, sementara Dinas PUPR Provinsi Maluku menangani wilayah Kepulauan Aru dan Kei.
Sebagai tindak lanjut, Komisi III akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Maluku untuk melakukan kunjungan on the spot ke sejumlah titik rawan tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran utuh dan memastikan kehadiran negara di tengah persoalan rakyat.
“Kita tidak ingin hanya mendapat informasi dari laporan lisan atau media sosial. Kita harus turun langsung, melihat kondisi nyata di lapangan, dan memastikan bahwa negara hadir dengan solusi dan tindakan nyata untuk perbaikan menyeluruh,” pungkas Refra.(MM-9)
