AMBON,MM. – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Saoda Tethol, menyoroti ketimpangan distribusi tenaga pendidik dan kepala sekolah, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, hingga saat ini banyak sekolah di daerah 3T kesulitan mendapatkan kepala sekolah maupun guru yang bersedia mengabdi.
“Terkait pemerataan kepala sekolah, saat ini sedang disusun formulasi baru untuk penempatan, terutama di wilayah 3T yang selama ini jarang sekali diminati. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan,” tegas Saoda kepada wartawan, Rabu (23/7/2025).
Ia mendorong pemerintah provinsi agar tidak hanya membuat regulasi, tetapi juga memberikan dukungan dalam bentuk anggaran sebagai insentif bagi para guru dan kepala sekolah yang bersedia mengajar di daerah-daerah pelosok. “Harus ada semacam support, berupa insentif atau jasa, supaya menjadi semangat bagi para guru untuk benar-benar mau mengabdi di sana,” ujarnya.
Saoda juga mengungkapkan persoalan lain yang menurutnya perlu segera dibenahi, yakni maraknya pembukaan sekolah baru di berbagai daerah tanpa mempertimbangkan sebaran dan ketersediaan tenaga pendidik. Akibatnya, banyak sekolah kekurangan guru dan berdampak pada kualitas pendidikan.
“Contohnya di Seram Bagian Timur (SBT), satu desa bisa punya satu SMA. Bayangkan kalau ada 10 desa, berarti 10 SMA, dan masing-masing butuh guru. Sementara kita masih kekurangan SDM,” jelasnya.
Ia mengusulkan agar sekolah-sekolah yang tidak memiliki jumlah siswa memadai dapat digabungkan kembali, untuk menjaga efisiensi dan kualitas pengajaran. “Ini yang kami dorong, agar sekolah-sekolah seperti itu dilebur kembali menjadi satu. Apalagi pemerintah saat ini sedang mendorong konsep Sekolah Rakyat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi untuk memperkecil pembukaan sekolah baru yang tidak efektif,” kata Saoda.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti mutu lulusan SMK yang dinilai belum maksimal. Banyak alumni yang tidak mampu bersaing atau menjadi pelaku usaha di bidang keahliannya. “Khususnya SMK pertanian, mereka lulus tapi tidak menjadi contoh atau tidak punya keahlian yang benar-benar bisa diterapkan di tengah masyarakat,” tegasnya.
Sebagai solusi tambahan, sejumlah anggota Komisi IV mengusulkan agar dilakukan rotasi guru dari sekolah di pusat kota ke desa-desa. Langkah ini diyakini bisa membantu pemerataan dan mengisi kekosongan guru di daerah-daerah yang selama ini kurang diperhatikan.
“Kita butuh pemerataan, tidak boleh ada anak negeri yang tertinggal hanya karena mereka tinggal jauh dari kota. Pendidikan adalah hak semua anak bangsa,” tutup Saoda Tethol.(MM-9)
