AMBON,MM. – Aktivitas PT Spice Island Maluku (SIM) yang berinvestasi di kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) telah dihentikan, menyusul kebijakan Bupati Asri Arman menutup perusahan tersebut.
Padahal kehadiran PT SIM yang bergerak di bidang perkebunan pisang abaka ini, diharapkan menjadi solusi untuk membangkitkan perekonomian masyarakat lokal dan menyerap tenaga kerja.
Kebijakan Bupati Arman akhirnya menuai kritikan dari salah satu wakil rakyat.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, dapil SBB, Ismail Marasabessy menilai, kebijakan Bupati menutup PT SIM bukanlah sebuah solusi yang tepat.
Ia menyarankan agar Bupati mencari solusi lain, mengingat kabupaten SBB memiliki PAD yang sangat kecil.
Penutupan aktivitas PT SIM kata Ismail, akan sangat berdampak pada warga lokal.
Menurut Ismail, PT SIM tentunya telah memenuhi berbagai kewajiban administratif dan finansial kepada daerah, dan telah memiliki izin operasional.
Sebagai perusahan resmi, juga rutin membayar berbagai pajak termasuk pajak galian C, yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) SBB.
Kontribusi perusahaan, khususnya dari hasil pengelolaan pisang abaka, kata Ismail, sangat signifikan untuk kas daerah.
Meskipun menghormati keputusan Bupati Arman yang mengacu pada aspirasi dari warga tiga dusun, namun Ia juga mengingatkan, untuk mempertimbangkan solusi lain, sebelum menghentikan secara total aktivitas PT SIM.
Kebijakan ini kata Dia, sangat berdampak pada nasib ratusan pekerja yang mayoritas adalah anak daerah harus kehilangan pekerjaan.
“Saya akui keputusan bupati itu baik karena mendengar aspirasi masyarakat di tiga dusun, yaitu Negeri Kawa dan Negeri Eti. Tapi di sisi lain, Bupati juga wajib mempertimbangkan nasib para pekerja lokal yang selama ini menggantungkan hidupnya dari perusahaan itu,” kata Ismail Kepada wartawan, Senin (21/7/2025).
Ismail juga berpendapat, persoalan yang terjadi harus diselesaikan dengan duduk bersama untuk mencari jalan keluarnya atau win-win solution.
Ia berpendapat, perusahaan harus tetap bisa beroperasi tanpa merugikan masyarakat.
Ia mengingatkan, tanpa kehadiran perusahaan yang menyumbang PAD, kabupaten SBB akan semakin sulit membiayai pembangunan dan pelayanan publik yang maksimal.
“Tanpa perusahaan, saya mau katakan, SBB tidak bisa berharap banyak. PAD SBB kecil, dan perusahaan-perusahaan ini justru menjadi penopang utama,” pungkasnya.(MM)
