AMBON,MM. – Pengamat masalah sosial dan Kemasyarakatan serta Politik provinsi Maluku, Drs. Herman Siamiloy mengatakan debat Perdana Kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku periode 2024 – 2029 telah selesai dan menyingkap Pekerjaan Rumah (PR) dari Pemerintahan Sebelumnya yang belum mampu atau bahkan tidak mampu diselesaikan.
Demikian antara lain penegasan Siamiloy kepada wartawan di Ambon,Jumat, 1/11/2024.
Dikatakan, debat Perdana kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Maluku dengan tema : “Akselerasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat menuju Maluku yang berdaya saing dan berbudaya berbasis kearifan lokal” telah dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2024 bertempat di hotel Natsepa Suli, Kabupaten Maluku Tengah, dimana saat itu nampak masyarakat sangatlah antusias mendengar dan mengikuti visi, misi dan program yang dipaparkan ketiga kandidat termasuk saling menanggapi dan bertanya antar kandidat
Menariknya, menurut Siamiloy, ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur memahami dan menguasai dengan baik berbagai persoalan yang dihadapi Maluku saat ini karena itu sangat membutuhkan komitmen dari mereka untuk diperhatikan ketika terpilih menjadi pemimpin Maluku ke depan.
Dikatakan, mereka memahami dan menguasai persoalan karena ketiga pasangan calon memiliki ide dan gagasan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Maluku saat ini kata Herman yang mengikuti debat saat itu.
Di matanya, acara debat makin memanas ketika tiba pada sesi tanya jawab antar kandidat calon gubernur karena ada dua pasangan calon gubernur sebagai pendatang baru dan satu calon gubernur sebagai mantan Gubernur.
Disebutkan, calon gubernur JAR menyoroti tentang rantai birokrasi bahwa tata kelola Pemerintah provinsi Maluku saat ini buruk.
Menurut JAR, kata dia, pemerintahan yang baik dimulai dengan membangun sistem Rekrutmen dan promosi jabatan yang efektif dan transparan, yaitu penempatan pejabat eselon di lingkup pemerintah provinsi harus disesuaikan dengan kemampuan dan kompetensi manajerial yang mumpuni sehingga pejabat tersebut mampu berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat. Menurut pemerhati masalah sosial dan politik ini, hal tersebut ada benarnya karena satu periode Murad Ismail menjadi gubernur, ternyata pergantian dan pergeseran pejabat dilakukan sebanyak enam kali, dan kali terakhir ketika melantik Mekyal Pontoh yang berlatar belakang dokter kesehatan menjadi kepala Dinas Pariwisata provinsi Maluku.
Pertanyaannya apa hubungan dokter dan dinas pariwisata.Apakah Dinas Pariwisata sedang sakit dan penyakitnya apa?.
Pada sisi lain, kata Siamiloy, calon gubernur Hendrik Lewerissa mengatakan bahwa Maluku tidak baik-baik saja dan tentu didukung dengan fakta dan data.
Sementara itu, jawaban Murad haruslah diapresiasi karena ada juga capaian yang positif.
Menurut Siamiloy saat Murad jadi gubernur, dunia, Indonesia, dan Maluku dilanda covid 19, namun Maluku masih bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi bahkan sempat melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.
Ada juga penurunan angka Stanting, termasuk beliau mampu menyelesai hutang sebesar 400 M yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya walaupun hari ini beliau juga meninggalkan hutang 700M yang akan diselesaikan sampai tahun 2027.
“Selain itu kita juga harus menilai secara objektif bahwa disamping keberhasilan tadi ada juga janji-janji politik lima tahun lalu oleh Murad yang belum direalisasikan antara lain Pemindahan Ibukota ke Makariki, Bedah Rumah untuk keluarga miskin, Biaya pendidikan gratis untuk SMA/SMK, dan kartu Maluku sehat untuk berobat gratis di puskesmas atau rumah sakit. Bahkan Murad dinilai gagal memperjuangkan UU Provinsi Kepulauan, Maluku Lumbung Ikan Nasional, Ambon New Port serta Block Masela. Padahal keempat proyek besar tersebut sudah sampai pada Prolegnas dan tinggal saja kemampuan untuk mendorongnya sampai ditandatangani oleh Presiden kala itu. Namun nyatanya hingga berakhir masa jabatannya keempat icon Maluku itu gagal diperoleh.
Atau mungkinhal hal itu yang mendorong Murad Maju lagi sebagai calon gubernur periode ke dua sehingga ketika terpilih bisa merealisasikan janji-janji tersebut namun menurut Siamiloy, semuanya itu terpulang ke masyarakat yang punya hak memilih karena pemilih yang cerdas adalah pemilih yang memilih seorang kepala daerah dan tidak memilih seorang kepala keluarga karena tata kelola pemerintahan yang baik sangat tergantung pada sikap pimpinan daerah yang harus dapat menerima kritik dan saran dari bawahan. (MM-3)
