AMBON, MM. – Persoalan sengketa lahan bekas Opleiding School of Maritim (OSM) di kawasan Urimessing, Kota Ambon, kembali memanas. Pangdam XV/Pattimura diadukan ke Komisi III DPR RI oleh enam advokat yang bertindak sebagai kuasa hukum keluarga Alfons. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan melawan hukum dalam penguasaan, pembongkaran bangunan, pemasangan pagar permanen hingga pembangunan di atas tanah yang diklaim sebagai milik keluarga Alfons.
Tidak hanya meminta Komisi III DPR RI mengusut persoalan status dan penguasaan tanah OSM, para kuasa hukum juga mendesak agar berbagai tindakan Pangdam XV/Pattimura melalui jajarannya diperiksa secara menyeluruh. Bahkan, mereka turut menyampaikan permintaan agar Pangdam XV/Pattimura dipindahkan dari Maluku.
Pengaduan ini membuka kembali persoalan lama mengenai status kepemilikan lahan OSM yang selama bertahun-tahun menjadi objek perselisihan antara keluarga Alfons dan institusi TNI AD melalui Kodam Pattimura.
Enam advokat yang menandatangani pengaduan tersebut adalah Semuel Waileruny, SH, M.Si, Munir Kairotty, SH, MH, Joemycho R.E. Syaransmual, SH, MH, Maurets Latumeten, SH, Lukas Waeleruny, SH, dan Victory Sahusilawane, SH.
Mereka bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/V/2026 tertanggal 26 Mei 2026 untuk dan atas nama Rycko Waynner Alfons, SE, Reynold Alfons, serta Evans, masing-masing beralamat di kawasan Batu Gajah, Ambon.
Klaim Kepemilikan Berdasarkan Register Dati 1814
Dalam rilis yang diterima media ini, kuasa hukum menjelaskan bahwa klien mereka merupakan ahli waris pemilik 20 dusun dati dalam wilayah petuanan adat Negeri Urimessing.
Kepemilikan tersebut, menurut mereka, berasal dari warisan leluhur bernama Jozias Alfons (almarhum), sebagaimana tercatat dalam Register Dati Tahun 1814.
Hak tersebut kemudian diwariskan kepada Johanes Alfons (almarhum) dan Hentjie Alfons (almarhum tanpa keturunan). Selanjutnya, hak dari Johanes Alfons turun kepada Jakobus Abner Alfons (almarhum), kemudian diwariskan kepada para klien mereka.
Para advokat menegaskan bahwa klaim kepemilikan tersebut bukan sekadar berdasarkan riwayat keluarga, melainkan didukung sejumlah putusan pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri Ambon hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Salah satu putusan yang dijadikan dasar adalah Putusan PN Ambon Nomor 386/1978/Perdt.G/PN.AB tertanggal 20 Agustus 1979.
Dalam perkara tersebut, Jakobus Abner Alfons berkedudukan sebagai tergugat sekaligus penggugat rekonvensi.
Pada pertimbangan perkara rekonvensi, majelis hakim menilai penggugat rekonvensi mampu membuktikan dalil gugatannya melalui bukti-bukti yang diajukan sehingga gugatan rekonvensi dinyatakan patut dikabulkan seluruhnya.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menolak gugatan penggugat dalam perkara konvensi. Sementara pada perkara rekonvensi, pengadilan menetapkan hak tergugat/penggugat rekonvensi atas Dusun Telaga Raja dan Dusun Batubulan.
Selain itu, terdapat Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2025 K/Pdt/1983 tertanggal 18 Desember 1984, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 100/1982/Pdt/PT.MAL tertanggal 18 Desember 1982, juncto Putusan PN Ambon Nomor 656/1980/Perdt.G/PN.AB tertanggal 14 Desember 1981.
Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
Rangkaian putusan tersebut menjadi bagian penting dari argumentasi hukum keluarga Alfons dalam memperjuangkan hak atas tanah yang mereka klaim sebagai warisan leluhur.
Putusan Pengadilan dan Klaim Aset Kodam
Persoalan utama yang kini dipersoalkan adalah keberadaan tanah bekas OSM di dalam Dusun Dati Kuda Mati, salah satu dari 20 dusun dati yang diklaim keluarga Alfons.
Kawasan bekas sekolah pelatihan maritim tersebut memiliki luas sekitar 60.000 meter persegi.
Menurut kuasa hukum, Kodam XV/Pattimura menganggap kawasan OSM sebagai aset TNI AD yang sebelumnya tercatat atas nama Kodam XVI/Pattimura.
Dalam perkara Nomor 54/Pdt.G/2013/PN.AB di Pengadilan Negeri Ambon, pihak Kodam XVI/Pattimura ketika itu berkedudukan sebagai tergugat sekaligus penggugat rekonvensi.
Dalam gugatan rekonvensinya, pihak Kodam mendalilkan bahwa tanah asrama OSM beserta bangunan di atasnya seluas kurang lebih 60.000 meter persegi telah dimasukkan sebagai aset TNI AD cq. Kodam XVI/Pattimura sejak 1984.
Dalil tersebut didasarkan pada Daftar Inventaris Aset TNI AD cq. Kodam XVI/Pattimura Nomor Register 31504035 tertanggal 20 Desember 1984, yang menurut pihak Kodam dilaporkan setiap semester kepada komando atas sebagai aset yang sah.
Namun, berdasarkan amar putusan yang dikemukakan kuasa hukum keluarga Alfons, gugatan rekonvensi pihak Kodam tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Ambon.
Putusan tersebut kemudian memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 42/Pdt/2014/AMB.
Dalam perkara konvensi, majelis hakim menolak eksepsi tergugat dan menolak gugatan penggugat seluruhnya. Sementara dalam rekonvensi, gugatan pihak tergugat/penggugat rekonvensi juga ditolak seluruhnya.
Fakta putusan tersebut menjadi salah satu dasar keberatan keluarga Alfons terhadap klaim Kodam yang hingga kini masih menyatakan tanah OSM sebagai aset negara dalam penguasaannya.
Kuasa hukum menilai persoalan ini harus dibaca secara utuh berdasarkan riwayat kepemilikan, bukti hukum, serta putusan pengadilan yang telah dijatuhkan.
Mereka juga mengutip sejumlah pemberitaan media sebagai bahan pendukung pengaduan, antara lain True for Trust pada 3 Juli 2026 dengan judul Pangdam 15 Pattimura Tegaskan Sengketa Lahan OSM Harus Diselesaikan Lewat Jalur Hukum.
Kemudian pemberitaan Titastory pada 23 Januari 2026 berjudul Nama Kejaksaan Dicatut, Kejati Maluku Tegaskan Sengketa Tanah OSM Urusan Pengadilan.
Selain itu, terdapat klarifikasi Kapendam XV/Pattimura melalui akun Facebook Kodam Pattimura pada 2 November 2025 mengenai status lahan asrama militer OSM.
Pemberitaan Tabaos Maluku pada 30 Mei 2024, Masarikuonline.com pada 31 Mei 2024, serta Antara Maluku pada 31 Mei 2024 juga mengangkat pernyataan Kodam mengenai status tanah OSM sebagai barang milik negara dalam penguasaan Kodam XV/Pattimura.
Pembongkaran Bangunan dan Pembangunan Masjid
Sengketa tersebut semakin berkembang setelah keluarga Alfons melalui kuasa hukumnya mempersoalkan tindakan pembongkaran sejumlah rumah bekas OSM, pembangunan pagar pembatas permanen, serta kegiatan pembangunan di atas lahan yang mereka klaim sebagai hak milik keluarga.
Lokasi pembangunan yang dipersoalkan berukuran kurang lebih 46,65 meter x 26,35 meter.
Dalam surat pengaduan disebutkan, lahan tersebut berbatasan dengan tanah kompleks OSM milik klien mereka di sebelah utara, timur, dan barat, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Nn. Saar Sopacua.
Berdasarkan keterangan petugas Kementerian Agama Provinsi Maluku pada Selasa, 20 Oktober 2026, pembangunan di lokasi tersebut merupakan pembangunan masjid.
Informasi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan dari pihak keluarga Alfons mengenai dasar penguasaan tanah dan legalitas pembangunan tempat ibadah di atas lahan yang masih mereka klaim sebagai tanah warisan.
Kuasa hukum meminta agar pembangunan tersebut turut diperiksa, termasuk kejelasan alas hak, perizinan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
Mereka juga menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan munculnya persoalan sosial apabila sengketa pertanahan tersebut dikaitkan dengan identitas keagamaan masyarakat di sekitar kawasan OSM.
Dalam suratnya, para advokat menggambarkan komposisi masyarakat yang bermukim di kawasan tersebut dan menyinggung pengalaman konflik sosial Maluku pada masa lalu.
Mereka meminta Komisi III DPR RI mendalami persoalan itu secara objektif, termasuk alasan dan latar belakang pembangunan masjid di atas lahan yang masih disengketakan.
Para kuasa hukum juga menyinggung informasi yang mereka peroleh dari wartawan mengenai riwayat penugasan Pangdam XV/Pattimura di Ambon ketika konflik Maluku berlangsung. Informasi tersebut mereka jadikan salah satu alasan untuk meminta pendalaman oleh Komisi III DPR RI.
Dugaan Intimidasi dan Tekanan Terhadap Penjaga Tanah
Dalam surat pengaduan, para advokat turut menguraikan sejumlah kejadian yang menurut mereka memperlihatkan adanya tekanan terhadap keluarga Alfons maupun pihak yang ditugaskan menjaga lahan OSM.
Pertama, pada 2024, Pangdam XV/Pattimura melalui bawahannya disebut berupaya membangun garasi kendaraan tanpa persetujuan dari klien mereka.
Ketika kuasa hukum keluarga Alfons, Dra. Stella Tambunan/Reawaruw, melakukan perlawanan dan menjaga lokasi tanah tersebut, pihak keluarga mengaku mendapat balasan berupa ucapan kasar hingga tindakan fisik yang disebut disaksikan masyarakat.
Kedua, pada Oktober 2025, pihak Kodam melalui seorang Danramil disebut kembali melakukan pembangunan garasi kendaraan.
Dalam kejadian itu, menurut pengaduan, Danramil diduga mengeluarkan kata-kata kasar, menghina, serta melecehkan kuasa hukum keluarga Alfons yang sedang menjaga lokasi tanah OSM.
Ketiga, pada 2026, sebagian lahan di kawasan OSM disebut digunakan sebagai lokasi penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Iduladha tanpa persetujuan keluarga Alfons maupun kuasa hukum yang ditugaskan menjaga tanah tersebut.
Selain tiga peristiwa itu, surat pengaduan juga memuat sejumlah tindakan lain yang oleh para advokat dinilai sebagai bentuk tekanan terhadap klien dan pihak yang mempertahankan penguasaan lahan.
Komisi III DPR RI Diminta Turun Tangan
Melalui pengaduan tersebut, keluarga Alfons berharap Komisi III DPR RI tidak hanya melihat persoalan OSM sebagai sengketa kepemilikan tanah biasa, tetapi juga mendalami dugaan tindakan aparat, pelaksanaan pembangunan, serta kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Mereka meminta agar seluruh dokumen kepemilikan, register dati, putusan pengadilan, daftar inventaris aset Kodam, dan dasar hukum pembangunan di kawasan OSM diperiksa secara menyeluruh.
Bagi keluarga Alfons, persoalan ini menyangkut hak waris dan tanah adat yang menurut mereka telah diperjuangkan melalui proses hukum selama bertahun-tahun.
Di sisi lain, status aset negara yang diklaim Kodam juga harus dibuktikan melalui dokumen dan dasar hukum yang dapat diuji secara terbuka.
Sengketa ini pada akhirnya menghadirkan pertanyaan mendasar: jika suatu objek tanah telah menjadi perkara di pengadilan dan terdapat putusan yang menolak gugatan rekonvensi pihak Kodam, atas dasar hukum apa penguasaan dan pembangunan di lokasi tersebut terus dipersoalkan?.
Komisi III DPR RI diharapkan dapat meminta penjelasan dari Pangdam XV/Pattimura, jajaran TNI AD, serta instansi pertanahan dan pemerintah daerah guna memperoleh gambaran yang utuh.
Sengketa tanah OSM tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, apalagi berkembang menjadi ketegangan sosial. Kepastian hukum harus ditempatkan di atas kepentingan institusi maupun individu. Tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kewenangan untuk mengabaikan hak warga, sebagaimana tidak boleh pula klaim kepemilikan tanpa pembuktian hukum yang sah.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan resmi dari Pangdam XV/Pattimura mengenai materi pengaduan dan tuduhan yang disampaikan kuasa hukum keluarga Alfons. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Pangdam XV/Pattimura maupun pihak-pihak terkait sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.(MM-3)
