MASOHI, MM. – Kerusakan talud penahan air laut di Dusun Wahakaem, Negeri Aketarnate, Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, menjadi ancaman serius bagi masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir. Struktur penahan gelombang yang roboh dihantam air laut saat musim timur itu dikhawatirkan mempercepat abrasi dan membuka jalan bagi gelombang besar mencapai permukiman warga.
Kondisi tersebut mendapat perhatian Sekretaris KNPI Maluku Tengah, Yusuf Michael Efamutam. Ia meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku segera merespons kerusakan talut tersebut dan mengambil langkah penanganan sebelum dampaknya semakin meluas.
Kepada media ini, Selasa (10/11/2026), Yusuf mengatakan robohnya talut penahan air laut di kawasan itu sangat memprihatinkan. Menurutnya, kerusakan infrastruktur pelindung pesisir tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut keselamatan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.
“Talut penahan air laut yang roboh dihantam gelombang saat musim timur harus segera mendapat perhatian pemerintah. Jangan sampai kerusakan ini dibiarkan hingga gelombang laut masuk dan mengancam permukiman warga,” tegasnya.
Ia menjelaskan, masyarakat Dusun Wahakaem hidup di kawasan pesisir dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan, selain berkebun. Karena itu, kondisi pantai dan keamanan lingkungan tempat tinggal memiliki hubungan langsung dengan kehidupan sosial dan ekonomi warga.
Menurut Yusuf, ancaman gelombang laut tidak hanya terjadi pada musim timur. Saat musim barat, gelombang kuat juga berpotensi menghantam kawasan pesisir. Jika talut yang roboh tidak segera diperbaiki, masyarakat akan terus berada dalam kekhawatiran setiap kali cuaca buruk dan gelombang tinggi melanda.
Ia mengingatkan, penanganan yang terlambat berpotensi memperbesar kerusakan garis pantai. Bahkan, jika abrasi terus berlangsung, kawasan permukiman yang berada dekat bibir pantai dapat ikut terdampak.
Minta Pemerintah Bangun Talud dan Pemecah Ombak
Yusuf meminta Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku memberikan perhatian serius terhadap kondisi pesisir Dusun Wahakaem. Ia berharap instansi teknis tersebut segera meninjau lokasi, mengidentifikasi tingkat kerusakan, serta menyiapkan langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi pantai setempat.
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan pembangunan kembali talut penahan air laut maupun konstruksi pemecah ombak (breakwater) untuk mengurangi kekuatan gelombang yang menghantam garis pantai.
“Balai Wilayah Sungai Maluku harus merespons kondisi ini. Perlu ada pembangunan talut penahan air laut atau pemecah ombak agar abrasi tidak terus mengancam kawasan pesisir dan permukiman masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan infrastruktur pelindung pantai yang memadai diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat Dusun Wahakaem, terutama ketika memasuki musim dengan gelombang laut yang kuat.
Yusuf menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut kerusakan bangunan fisik, melainkan perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat pesisir. Warga yang menggantungkan kehidupan dari laut dan kebun membutuhkan lingkungan tempat tinggal yang aman dari ancaman abrasi.
Karena itu, ia berharap pemerintah tidak menunggu sampai kerusakan semakin parah atau permukiman warga terdampak baru mengambil tindakan.
“Kalau sudah ada talut penahan air laut dan pemecah ombak yang memadai, masyarakat Dusun Wahakaem tidak lagi dihantui kekhawatiran terhadap abrasi di depan kampung mereka,” tutup Yusuf.
Kini, perhatian masyarakat tertuju pada respons Balai Wilayah Sungai Maluku. Peninjauan lapangan dan kajian teknis diperlukan untuk memastikan bentuk penanganan yang tepat, sehingga perlindungan pesisir Dusun Wahakaem tidak berhenti sebagai janji, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata. (MM-3)
