AMBON, MM. – Persoalan legalitas aset tanah dan kewenangan penegakan hukum di laut menjadi perhatian Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX. Untuk mengantisipasi potensi sengketa lahan, konflik agraria, hingga tumpang tindih kepemilikan aset negara, Kodaeral IX memperkuat kapasitas hukum personel melalui sosialisasi hukum laut dan eksaminasi yuridis aset tanah TNI AL serta Barang Milik Negara (BMN).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Hukum TNI AL (Diskumal) tersebut berlangsung di Gedung Manggala Loka Kodaeral IX, Halong, Ambon, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman hukum prajurit, terutama terkait kewenangan penyidikan tindak pidana di wilayah perairan Indonesia serta kepastian hukum atas aset negara yang berada dalam penguasaan TNI AL.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Komandan Kodaeral IX, Kolonel Laut (P) Baharudin Anwar, S.T., M.M., mewakili Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H., bersama pejabat utama dan perwakilan prajurit Kodaeral IX.
Dalam sambutan Komandan Kodaeral IX yang dibacakan Wadan Kodaeral IX, ditegaskan bahwa pemahaman hukum yang komprehensif merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap prajurit dalam menjalankan tugas.
Penegakan hukum di laut, khususnya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, harus dilaksanakan secara profesional, terukur, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, persoalan aset tanah TNI AL dan BMN membutuhkan perhatian serius melalui pembenahan administrasi, pemeriksaan dokumen kepemilikan, serta penguatan legalitas aset. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya sengketa dan persoalan hukum di kemudian hari.
Sementara itu, Kepala Dinas Hukum TNI AL, Laksamana Pertama TNI Dr. Ali Ridlo, S.H., M.M., M.Tr.Opsla., M.H., melalui sambutan yang dibacakan Kasubdis Bankum Diskumal, Kolonel Laut (H) Sonny Prihadi Nugroho, S.H., M.Tr.Hanla., menegaskan bahwa penyidik TNI AL memiliki kewenangan penegakan hukum di laut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia berharap sosialisasi tersebut mampu meningkatkan kemampuan personel dalam menangani berbagai persoalan hukum, baik di lingkungan pangkalan maupun satuan operasional. Selain itu, kegiatan ini diharapkan menyatukan pemahaman, pola sikap, dan tindakan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.
Dalam pemaparan materi, Kasubdis Kumlater Diskumal, Kolonel Laut (H/W) Shannet Febriyanti, S.H., M.H., M.Tr.Opsla., menguraikan substansi hukum laut dan Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut (Perkasal) Nomor 11 Tahun 2026.
Materi tersebut mencakup landasan hukum penegakan hukum di laut, ruang lingkup kewenangan penyidik TNI AL, hingga aturan pelibatan personel dalam pelaksanaan tugas.
Tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum di wilayah perairan, sosialisasi juga membedah eksaminasi yuridis aset tanah TNI AL dan BMN. Pemeriksaan meliputi keabsahan dokumen, pemetaan legalitas kepemilikan, serta langkah-langkah pengamanan aset negara.
Aspek koordinasi lintas fungsi turut menjadi perhatian, terutama sinergi antara unsur hukum, logistik, dan intelijen, termasuk dengan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Melalui kegiatan tersebut, Kodaeral IX menegaskan pentingnya penguatan kapasitas hukum prajurit sekaligus pembenahan tata kelola aset negara. Sebab, kewenangan penegakan hukum tanpa pemahaman regulasi berpotensi menimbulkan persoalan, sementara penguasaan aset tanpa kepastian dokumen dapat membuka ruang sengketa berkepanjangan.
Penguatan aspek hukum dan tertib administrasi diharapkan menjadi fondasi bagi profesionalisme prajurit serta perlindungan aset negara dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut di wilayah kerja Kodaeral IX.(MM-3)
