BURSEL, MM. — Persoalan akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan masyarakat pesisir dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di tengah kebutuhan pembiayaan untuk mengembangkan usaha, masyarakat juga dituntut semakin memahami cara mengelola keuangan serta menggunakan layanan keuangan secara aman.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku dengan memperkuat ekosistem keuangan inklusif hingga tingkat desa.
Melalui Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang disinergikan dengan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), OJK Maluku mendorong masyarakat nelayan di Desa Waelihang, Kabupaten Buru, agar semakin dekat dengan pembiayaan, tabungan, investasi dan perlindungan sosial.
Program serupa juga diperluas ke Kabupaten Buru Selatan melalui penguatan akses pembiayaan dan layanan jasa keuangan bagi pelaku UMKM.
Rangkaian kegiatan tersebut berlangsung di Desa Waelihang, Kabupaten Buru, Jumat (18/9/2026), melibatkan pemerintah daerah, perangkat desa, lembaga jasa keuangan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buru serta berbagai pemangku kepentingan.
Dari Nelayan, Akses Keuangan Diperluas
Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, mengatakan pengembangan EKI merupakan salah satu program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Buru yang kemudian disinergikan dengan KNMP di Desa Waelihang.
Menurut Haramain, sinergi tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem keuangan yang lebih kuat di tingkat desa, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan akses permodalan, tabungan, perlindungan sosial maupun produk investasi.
“Rangkaian kegiatan Launching Program Ekosistem Keuangan Inklusif pada hari ini diharapkan dapat menjadi pemantik dalam meningkatkan akses dan inklusi keuangan masyarakat desa, terutama Desa Waelihang. Dengan akses produk lembaga jasa keuangan formal yang lebih mudah dan merata, semoga kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa dapat semakin meningkat,” ujar Haramain.
OJK menegaskan, program tersebut tidak berhenti pada seremoni peluncuran. Masyarakat langsung dipertemukan dengan lembaga jasa keuangan melalui sosialisasi produk dan layanan keuangan, business matching, Aksi Inklusi Keuangan serta Bimbingan Teknis Nelayan yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buru.
Dalam Aksi Inklusi Keuangan, sejumlah layanan diberikan kepada masyarakat.
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sementara PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menyalurkan produk MM 10 atau Mekaar Madani.
Di sektor tabungan, dilakukan pembukaan rekening TabunganKU dan Simpanan Pelajar (SimPel) melalui PT BPD Maluku dan Maluku Utara serta rekening SimPel melalui PT BPR Modern Express.
Sementara PT Pegadaian membuka akses Tabungan Emas dan BPJS Ketenagakerjaan memberikan kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa inklusi keuangan tidak hanya menyangkut pinjaman atau modal usaha. Ekosistemnya mencakup pembiayaan, budaya menabung, investasi hingga perlindungan sosial bagi masyarakat.
Pemkab Buru Dorong Masyarakat Manfaatkan Akses
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Buru, M.Z. Effendy Rada, menyambut baik sinergi OJK dengan pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan.
Pemerintah Kabupaten Buru, kata dia, berkomitmen memperkuat kerja sama dengan OJK, lembaga jasa keuangan dan seluruh pemangku kepentingan guna memperluas akses serta inklusi keuangan, termasuk bagi masyarakat desa dan kawasan pesisir.
Masyarakat Desa Waelihang juga didorong memanfaatkan akses tersebut secara optimal untuk memperoleh permodalan maupun layanan jasa keuangan lainnya yang dapat mendukung perkembangan ekonomi keluarga dan desa.
Penguatan akses juga dilakukan melalui Business Matching bagi pelaku usaha minyak atsiri di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru.
Forum tersebut mempertemukan pelaku usaha dengan lembaga jasa keuangan sekaligus memberikan pembekalan mengenai edukasi keuangan.
Pertemuan itu diharapkan membuka peluang kemitraan yang lebih berkelanjutan antara pelaku usaha minyak atsiri, pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan.
Buru Selatan Bidik UMKM
Langkah OJK tidak berhenti di Kampung Nelayan Merah Putih Kabupaten Buru.
Di Kabupaten Buru Selatan, penguatan akses keuangan diarahkan kepada pelaku UMKM melalui kegiatan Business Matching yang berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buru Selatan.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja TPAKD Kabupaten Buru Selatan.
Business Matching menjadi ruang pertemuan antara pelaku usaha, pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan. Selain membuka peluang pembiayaan, kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas usaha serta pemahaman pelaku UMKM mengenai pengelolaan keuangan.
Bagi UMKM, akses pembiayaan menjadi penting untuk menjaga kesinambungan usaha, menambah kapasitas produksi dan memperluas pasar. Namun, akses tersebut perlu diikuti kemampuan mengelola keuangan secara sehat agar pembiayaan benar-benar digunakan secara produktif.
OJK Maluku juga mengingatkan bahwa inklusi keuangan tidak cukup hanya diukur dari semakin banyaknya masyarakat yang memiliki rekening atau memperoleh pembiayaan.
Literasi menjadi bagian penting agar masyarakat mampu menggunakan produk keuangan secara tepat sekaligus terlindungi dari risiko penyalahgunaan layanan keuangan dan kejahatan transaksi digital.
“Masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga perlu terliterasi dengan baik untuk bertransaksi secara aman dan bijak serta terhindar dari berbagai modus kejahatan transaksi digital,” kata Haramain.
Di Buru Selatan, penguatan akses keuangan diarahkan dengan mempertimbangkan karakteristik ekonomi daerah yang bertumpu antara lain pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, termasuk komoditas kelapa, cengkeh dan kakao.
OJK mendorong agar inklusi keuangan tidak berhenti pada kepemilikan produk dan layanan jasa keuangan, tetapi berlanjut pada pemanfaatan yang aman, tepat dan produktif.
Menjangkau Ekonomi Masyarakat dari Pesisir
Penguatan ekosistem keuangan di Buru dan Buru Selatan menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan keuangan hingga ke tingkat akar rumput.
Bagi nelayan, akses pembiayaan dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pengembangan usaha. Sementara bagi UMKM, keterhubungan dengan lembaga jasa keuangan membuka peluang untuk memperkuat modal dan menjaga keberlanjutan usaha.
Tantangannya kini bukan sekadar menghadirkan produk keuangan di daerah, tetapi memastikan masyarakat memahami manfaat, risiko dan cara menggunakan produk tersebut secara tepat.
Karena itu, OJK Maluku terus mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dunia usaha dan masyarakat.
Dari Desa Waelihang hingga Buru Selatan, agenda inklusi keuangan diarahkan untuk mendekatkan layanan keuangan formal kepada masyarakat sekaligus membangun kemampuan masyarakat dalam memanfaatkannya secara produktif.
Dengan demikian, akses keuangan tidak berhenti sebagai kepemilikan rekening atau fasilitas pembiayaan, tetapi dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat usaha, meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan pedesaan.(MM-3)
