AMBON, MM. — Bagi masyarakat di pulau-pulau terpencil Maluku, internet bukan lagi sekadar kemewahan. Di tengah keterbatasan transportasi dan jarak antarpulau, koneksi internet menjadi pintu menuju sekolah, layanan kesehatan, informasi, hingga aktivitas ekonomi.
Namun, pintu itu belum selalu bisa terbuka.
Persoalannya bukan semata-mata ketersediaan menara telekomunikasi. Di sejumlah wilayah, infrastruktur internet masih berhadapan dengan persoalan yang jauh lebih mendasar: listrik.
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Provinsi Maluku. Dewan mendesak PT PLN memperkuat jaringan kelistrikan di wilayah-wilayah terpencil agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi tidak berhenti sebagai menara yang berdiri tanpa dukungan energi yang memadai.
Persoalan itu mengemuka dalam rapat gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Maluku bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Maluku, PT PLN Maluku dan Maluku Utara melalui UP3 Maluku, serta PT Telkomsel di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Senin (21/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun, didampingi pimpinan dan anggota Komisi I dan Komisi II.
Pembahasan tidak sekadar menyangkut pembangunan tower. Lebih jauh, rapat menyoroti mata rantai infrastruktur yang harus berjalan bersamaan: menara, jaringan telekomunikasi, dan pasokan listrik.
Bagi Maluku yang memiliki karakter geografis kepulauan, ketiganya menjadi persoalan yang tidak dapat dipisahkan.
Sebuah menara telekomunikasi mungkin dapat dibangun di tengah pulau atau kawasan pesisir yang jauh dari pusat kota. Tetapi tanpa pasokan listrik yang stabil, manfaatnya bagi masyarakat akan terbatas. Di titik inilah DPRD meminta PLN mengambil peran lebih kuat.
Jangan Biarkan Menara Berdiri Tanpa Daya
Benhur mengatakan, dukungan PLN dan Telkomsel selama ini telah membantu membuka akses masyarakat Maluku terhadap layanan komunikasi.
Menurutnya, keberadaan jaringan tersebut memberikan manfaat luas, mulai dari pendidikan, kesehatan, aktivitas sosial hingga kebutuhan masyarakat sehari-hari.
“Kami memberikan apresiasi kepada PT Telkomsel dan juga PLN yang telah membantu masyarakat Maluku dalam pembangunan tower dan jaringan listrik, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya,” ujar Benhur.
Namun, apresiasi tersebut sekaligus disertai catatan. Masih terdapat sejumlah kawasan yang membutuhkan penguatan infrastruktur kelistrikan agar perluasan jaringan komunikasi dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Wilayah Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya (MBD), hingga sejumlah wilayah Maluku Selatan disebut membutuhkan perhatian lebih serius.
Bagi masyarakat di kawasan-kawasan tersebut, konektivitas bukan sekadar persoalan cepat atau lambatnya jaringan internet. Ketika akses komunikasi terbatas, jarak geografis menjadi semakin terasa.
Anak sekolah membutuhkan internet untuk memperoleh bahan pembelajaran. Tenaga kesehatan membutuhkan komunikasi untuk berkoordinasi. Pelaku usaha membutuhkan jaringan untuk berhubungan dengan pasar. Masyarakat membutuhkan akses informasi tanpa harus menempuh perjalanan panjang menuju pusat kecamatan atau kabupaten.
Karena itu, DPRD menilai penguatan listrik harus ditempatkan sebagai bagian penting dari agenda pemerataan konektivitas.
“Kami berharap pihak PLN terus-menerus melakukan koordinasi, sehingga proses pembangunan jaringan listrik di wilayah tersebut dapat tersedia dengan baik. Dengan demikian, pembangunan jaringan komunikasi dapat ditingkatkan dan masyarakat di wilayah sekitar bisa menikmati layanan internet,” kata Benhur.
Infrastruktur BAKTI Jangan Berhenti Menjadi Menara
Dalam rapat tersebut, DPRD juga membahas keberadaan infrastruktur telekomunikasi yang dibangun melalui program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).
Infrastruktur tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dioptimalkan guna memperluas layanan internet di berbagai wilayah Maluku.
Namun, bagi DPRD, persoalannya tidak berhenti pada bagaimana infrastruktur tersebut dimanfaatkan.
Jauh lebih penting adalah memastikan seluruh komponen pendukungnya tersedia sehingga infrastruktur yang sudah dibangun benar-benar menghasilkan layanan bagi masyarakat.
DPRD mendukung langkah Dinas Kominfo bersama Telkomsel untuk membicarakan pemanfaatan infrastruktur BAKTI dengan pemerintah pusat.
Tetapi Benhur meminta seluruh rencana tersebut terlebih dahulu disiapkan melalui kajian yang matang.
Kajian diperlukan untuk memetakan kebutuhan teknis, ketersediaan energi, kondisi geografis, hingga kemampuan masyarakat sebagai pengguna layanan.
PLN dan Telkomsel diminta terlibat sejak awal agar tidak terjadi pembangunan infrastruktur yang tidak ditopang sistem pendukung yang memadai.
“Kami mendukung Dinas Kominfo, termasuk Telkomsel, untuk bersama-sama membicarakan hal ini dengan pemerintah pusat agar dapat dimanfaatkan. Namun, perlu ada kajian yang mendalam bersama pihak Telkomsel dan PLN agar proses pemanfaatannya tidak menimbulkan beban baru bagi pemerintah,” tegasnya.
Konektivitas Harus Berujung pada Manfaat
DPRD juga mengingatkan bahwa perluasan internet di Maluku harus menempatkan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan.
Pilihan layanan telekomunikasi perlu disesuaikan dengan karakter geografis kepulauan sekaligus kemampuan ekonomi masyarakat di wilayah layanan.
Sebab, membangun jaringan di wilayah terpencil memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan kawasan perkotaan.
Jarak, medan, keterisolasian pulau, keterbatasan energi dan biaya operasional menjadi faktor yang harus dihitung sejak awal.
Karena itu, orientasi bisnis tetap diperlukan agar layanan dapat berkelanjutan. Namun, DPRD menilai orientasi tersebut tidak boleh menghilangkan fungsi sosial pembangunan konektivitas di daerah tertinggal.
Bagi masyarakat di pulau-pulau terluar dan terpencil, internet dapat menjadi jembatan untuk keluar dari keterisolasian.
Ketika listrik tersedia, jaringan dapat hidup. Ketika jaringan hidup, informasi bergerak. Dan ketika informasi bergerak, peluang masyarakat untuk belajar, memperoleh layanan kesehatan, mengembangkan usaha dan berhubungan dengan dunia luar ikut terbuka.
Benhur menegaskan, pembangunan konektivitas harus dikembalikan pada kepentingan masyarakat.
“Apapun yang kita lakukan hari ini, kita kembalikan kepada semua pihak untuk dapat melaksanakannya dengan baik. Urusan ini boleh berorientasi bisnis, tetapi bisnis yang kemudian memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku dan menjaga kepentingan setiap masyarakat, sehingga pembangunan daerah ini dapat berjalan jauh lebih baik,” pungkasnya.
Bagi Maluku, tantangan konektivitas dengan demikian bukan sekadar bagaimana menghadirkan internet ke pulau-pulau terpencil. Tantangannya adalah memastikan ketika jaringan itu tiba, listrik tidak tertinggal di belakang.(MM-9)
