AMBON, MM. — Pemerintah Kota Ambon mulai mendorong perubahan cara pandang terhadap persoalan keamanan. Keamanan kota tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak kasus kriminal yang berhasil diungkap aparat, tetapi dari seberapa kuat masyarakat mampu mencegah konflik sebelum berubah menjadi kekerasan.
Pesan itu disampaikan Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, saat menjadi pembicara kunci dalam forum dialog “Duduk Bacarita” yang digelar Pemerintah Kota Ambon bersama Polresta Ambon.
Robby menegaskan, pembangunan kota tidak akan memiliki arti jika rasa aman masyarakat terus terganggu.
“Pembangunan bukan cuma soal beton, jalan raya, atau gedung megah. Semua itu tak berarti kalau warga belum merasa tenang, belum saling percaya, dan hidup masih diliputi ketegangan,” ujar Robby.
Menurutnya, keamanan bukan urusan polisi semata. Polisi memang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, namun akar persoalan keamanan berada jauh lebih luas, yakni pada lingkungan keluarga, komunitas, pemuda, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah hingga masyarakat di tingkat paling bawah.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak menempatkan polisi sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi gangguan keamanan.
“Perdamaian sejati lahir dari bahu-membahu seluruh elemen warga Ambon,” tegasnya.
Angka Kriminalitas Mengirim Sinyal Bahaya
Robby tidak menutup mata terhadap dinamika keamanan di Kota Ambon. Data periode 2025–2026 menunjukkan sejumlah persoalan justru mengalami peningkatan dan perlu dibaca sebagai sinyal peringatan dini.
Kasus pencurian, misalnya, meningkat dari 274 kasus menjadi 328 kasus, atau naik sekitar 19,7 persen.
Kenaikan juga terjadi pada tawuran pemuda. Dari 21 kejadian meningkat menjadi 36 kejadian.
Data tersebut menunjukkan bahwa potensi gangguan keamanan tidak hanya berasal dari tindak kriminal konvensional, tetapi juga dari konflik sosial yang melibatkan kelompok masyarakat, terutama generasi muda.
Sementara itu, kasus narkoba mengalami sedikit penurunan dari sisi jumlah perkara. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan ancaman narkotika melemah.
Justru terdapat indikator yang perlu mendapat perhatian serius: barang bukti sabu meningkat drastis dari 1,61 gram menjadi 94,03 gram.
Untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, jumlah perkara turun menjadi 74 kasus. Namun, Robby mengingatkan persoalan tersebut tetap tidak boleh dianggap selesai karena menyangkut keselamatan korban, perlindungan keluarga dan kualitas kehidupan sosial masyarakat.
Pela Gandong Jangan Berhenti Jadi Slogan
Di tengah dinamika tersebut, Robby mengingatkan Ambon memiliki modal sosial yang tidak dimiliki semua daerah.
Toleransi, pela gandong, gotong royong dan hubungan antarkomunitas merupakan kekuatan yang harus terus dirawat.
Menurutnya, nilai-nilai tersebut bukan sekadar simbol budaya, tetapi dapat menjadi sistem pertahanan sosial untuk mencegah konflik.
“Ini bukan sekadar jargon di atas kertas. Inilah kekuatan sosial yang selama ratusan tahun menjaga kota kita tetap kokoh,” katanya.
Robby menilai, mencegah konflik jauh lebih murah dibandingkan memulihkan masyarakat setelah terjadi bentrokan.
Ketika hubungan antarkelompok sudah retak, persoalannya tidak berhenti pada proses hukum. Trauma, ketakutan, kerusakan fasilitas, hilangnya rasa percaya hingga munculnya dendam dapat berlangsung jauh lebih lama.
“Menyatukan hati yang terlanjur retak jauh lebih sulit ketimbang mencegahnya pecah sejak awal,” ujarnya.
Karena itu, komunikasi antara pemerintah, kepolisian, tokoh agama, tokoh adat, raja-raja negeri, pemuda dan kelompok masyarakat harus terus dibangun, terutama di wilayah yang memiliki potensi gesekan.
Polisi Tak Cukup Hanya Datang Setelah Konflik
Robby juga menekankan pentingnya mengubah pendekatan keamanan dari responsif menjadi preventif.
Polisi tidak boleh hanya hadir ketika konflik sudah pecah atau ketika kejahatan telah terjadi. Sebaliknya, potensi konflik harus dibaca sejak awal melalui deteksi dini, komunikasi dan kehadiran aparat di tengah masyarakat.
Dalam konteks tersebut, patroli di sejumlah titik rawan pada akhir pekan diperkuat untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Namun, Robby mengingatkan bahwa patroli saja tidak akan menyelesaikan akar persoalan jika masyarakat tidak ikut menjaga lingkungan masing-masing.
“Keberhasilan kepolisian bukan diukur dari berapa banyak yang dipenjara, tapi berapa banyak warga yang selamat dari bahaya dan konflik yang berhasil diredam sebelum meledak,” tegasnya.
Dua Jam Bicara Lebih Murah dari Memulihkan Konflik
Forum Duduk Bacarita disebut Robby sebagai bagian dari upaya membangun ruang komunikasi sebelum persoalan berkembang menjadi konflik.
Baginya, dialog bukan kegiatan seremonial, tetapi instrumen pencegahan.
“Dua jam duduk bicara damai hari ini jauh lebih berharga daripada berbulan-bulan merawat luka akibat bentrokan esok hari,” katanya.
Pesan tersebut menjadi penting di tengah munculnya berbagai persoalan keamanan yang dapat dengan cepat berkembang melalui informasi tidak terverifikasi, provokasi dan sentimen kelompok.
Terlebih, konflik di era media sosial tidak lagi membutuhkan waktu lama untuk menyebar.
Satu informasi yang keliru dapat dikonsumsi ribuan orang dalam hitungan menit dan berpotensi memperbesar persoalan yang awalnya hanya terjadi di satu titik.
Pemuda Harus Jadi Benteng, Bukan Bahan Bakar Konflik
Perhatian khusus diarahkan Robby kepada generasi muda. Ia meminta pemuda tidak hanya menjadi penonton ketika terjadi persoalan sosial, tetapi tampil sebagai aktor yang ikut menjaga perdamaian. Literasi digital menjadi salah satu titik penting.
Menurut Robby, pemuda harus mampu memilah informasi sebelum membagikannya, karena media sosial dapat menjadi sarana memperkuat persaudaraan sekaligus menjadi pemantik konflik.
“Satu unggahan yang salah bisa jadi pemicu api pertikaian,” katanya.
Ia mengajak generasi muda mengarahkan energi kepada kegiatan produktif dan pembangunan.
“Salurkan energi kalian untuk membangun, bukan merusak. Ambon butuh kalian sebagai pelaku sejarah, bukan sekadar penonton,” tandasnya.
Keamanan Dimulai dari Lingkungan
Pemkot Ambon bersama Polresta juga mendorong penguatan program Polisi Lingkungan Masyarakat.
Program tersebut bertumpu pada lima pilar, yakni mendengar, menyelesaikan, peduli, hadir di tengah warga dan cerdas.
Pendekatan ini menempatkan polisi bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang harus mengetahui persoalan warga sejak dini.
Selain itu, terdapat inisiatif Polisi Mengajar di sekolah-sekolah sebagai bagian dari pendekatan preventif kepada generasi muda.
Langkah tersebut dinilai penting karena pembentukan budaya keamanan tidak bisa menunggu seseorang melakukan pelanggaran hukum.
Pendidikan mengenai toleransi, disiplin, bahaya narkoba, kekerasan, konflik sosial dan penggunaan media digital yang bertanggung jawab justru harus dimulai sebelum persoalan muncul.
Ambon Pung Bae Butuh Keamanan yang Dibangun Bersama
Robby akhirnya menegaskan bahwa konsep “Ambon Pung Bae” tidak akan tercapai jika keamanan hanya diserahkan kepada aparat.
TNI-Polri memiliki fungsi menjaga keamanan dan ketertiban. Pemerintah bertugas menyusun kebijakan. Tokoh agama dan adat menjaga nilai serta kohesi sosial. Media bertanggung jawab menghadirkan informasi yang benar. Sedangkan masyarakat menjadi mata dan telinga pertama dalam menjaga lingkungan.
Dengan demikian, keamanan bukan sekadar persoalan siapa yang datang ketika terjadi keributan, tetapi siapa yang sejak awal memiliki keberanian untuk mencegahnya.
Tantangan Ambon ke depan bukan hanya mengurangi angka kriminalitas, tetapi memastikan masyarakat tidak kehilangan rasa percaya satu sama lain.
Sebab ketika rasa percaya runtuh, sekecil apa pun persoalan dapat menjadi pemicu konflik.
Sebaliknya, ketika komunikasi, toleransi dan pela gandong tetap hidup, potensi konflik dapat dipatahkan bahkan sebelum menjadi api.
Ambon yang aman, pada akhirnya, bukan hanya kota yang minim kejahatan. Ambon yang aman adalah kota yang masyarakatnya mampu menjaga satu sama lain.(MM-10)
