AMBON.MM. – Pemerintah Kota Ambon tidak tinggal diam menghadapi kondisi sekitar 25 ribu warga kurang mampu yang kehilangan jaminan BPJS Kesehatan akibat penghentian subsidi dari pemerintah pusat dan provinsi. Melalui Dinas Kesehatan, pihak kota tengah mengidentifikasi masyarakat yang terdampak serta mencari solusi bersama dengan tingkat provinsi dan pusat.
“Dalam beberapa kasus terakhir, Dinas Kesehatan langsung menanggung biaya pengobatan warga yang BPJS-nya nonaktif agar tetap mendapatkan pelayanan medis,” ujar Walikota Ambon Boedewin Wattimena saat berbincang dengan pers di Kantor Gubernur Maluku.
Menurutnya, penonaktifan kepesertaan BPJS telah menjadi masalah serius, terutama bagi warga yang selama bertahun-tahun mendapatkan jaminan dan kini mengalami kesulitan saat berobat ke rumah sakit.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemkot Ambon terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait reaktivasi kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun, pihak kota juga dihadapkan pada tantangan kondisi keuangan daerah akibat pemotongan anggaran serta beban pembayaran bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Tak hanya itu, Walikota juga mengumumkan rencana pembangunan Rumah Sakit Kota Ambon yang akan ditetapkan sebagai rumah sakit BPJS, guna memastikan seluruh warga dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa terkendala biaya.
“Pemkot berusaha membangun Rumah Sakit tipe D di Hutumuri, wilayah Leitimur Selatan, agar masyarakat sekitar dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang disubsidi pemerintah,” tegasnya. (MM10)
