AMBON,MM – Pj. Wali Kota Ambon, Dominggus Kaya mengatakan, sebanyak 1.199 tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dinyatakan lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama. Dengan perincian, 1.117 orang tenaga teknis, 83 guru, dan 2 tenaga kesehatan.
“Pada tahap seleksi pertama itu yang dinyatakan lulus ada 1.199 terdiri dari teknis 1114 orang, guru 83 orang, nakes 2 orang, dan ada dua orang di teknis tidak hadir pada saat tes, dan di guru satu orang tidak hadir, informasi terakhir itu beliau sakit pada bulan lalu meninggal. Tapi yang dua teknis ini sampai sekarang kita belum terlacak kenapa tidak hadir,” kata Kaya didampingi Plt Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, Kadis Kominfo, Ronald Lekransi dan Kaban Keuangan Kota Ambon, di ruang kerjanya, kemarin.
Meskipun demikian, Kaya menegaskan, keduanya masih terdata di Badan Kepegawain Negara (BPN). Sedangkan bagi yang belum lolos akan dirumahkan, namun pihaknya masih akan tetap melakukan upaya agar hal tersebut tidak terjadi. Lebih lanjut Kaya menjelaskan, tahap kedua masih tersisa 987 formasi yang belum terisi dengan kuota formasi sebanyak 1157 dengan kalsifikasi 1073 tenaga teknis, 82 tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan sebanyak 2 orang.
Ia berharap peluang tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pelamar.
Yang Tidak Lolos Tahap Pertama
Semua tenaga honorer yang gagal lolos pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap satu, akan diperjuangkan oleh Pemkot Ambon, pada seleksi tahap dua. “Kita akan memperjuangkan seluruh tenaga honorer yang telah mengabdi di Pemkot Ambon, termasuk mereka yang tidak lolos di tes tahap pertama untuk diikutkan di tahap dua,” kata Penjabat Wali Kota Ambon, Dominggus N. Kaya, di Ambon, kemarin. Ia mengatakan,
Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memberikan ruang dengan membentuk tim tugas yang dibagi per wilayah untuk dapat menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang tidak lolos di seleksi tahap pertama Menurutnya, masalah yang dihadapi Pemkot Ambon saat ini adalah honorer yang tidak lolos, dan yang belum masuk pangkalan data. Penyelesaian tenaga honorer ini diakuinya, menjadi pekerjaan rumah semua daerah, bukan saja di kota Ambon. Dijelaskan, secara nasional ada 1,7 juta tenaga honorer yang belum terselesaikan.
“Di tahap pertama sebagian telah terselesaikan dan sisanya mau diselesaikan dalam tahap kedua,” Katanya. Upaya penyelesaian tenaga honorer untuk diangkat sebagai PPPK kata Kaya sangat penting dilakukan di tahun 2025, mengingat ke depan tidak akan ada lagi pengangkatan tenaga honorer. “BKN meminta agar informasi ini dapat disebarluaskan ke seluruh daerah sehingga semua dapat mengetahui, karena ada tenaga guru yang bahkan tidak mengetahui terkait rekrutmen PPPK, karena tidak disampaikan oleh kepala sekolah,” ujarnya.
Penjabat Walikota juga telah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot untuk dapat memasukkan data honorer yang masih tersisa, agar dapat diakomodasi di tahap kedua. “Kepada honorer baik itu tenaga kependidikan, kesehatan, maupun teknis agar dapat terus mencari informasi dan berkoordinasi tidak hanya dengan kepala sekolah, atau atasan langsung, tapi juga dengan pimpinan OPD bahkan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM), “ kata Kaya. (MM)
